Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025 terhadap Hak Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan

Hidayat, Taufik (2026) Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025 terhadap Hak Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322076_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 10322076_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text 10322076_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025 merupakan pengujian Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terkait hak tersangka memperoleh turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Permasalahan dalam penelitian ini adalah penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi terhadap frasa “memberikan” dan “pejabat yang bersangkutan” serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak konstitusional tersangka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi cenderung menggunakan penafsiran restriktif dengan mempertahankan makna tekstual norma dan tidak memperluas makna frasa yang diuji. Pendekatan tersebut menimbulkan implikasi hukum berupa belum optimalnya perlindungan hak tersangka dalam memperoleh kepastian hukum, hak pembelaan, dan transparansi proses penyidikan. Penafsiran restriktif juga menunjukkan kecenderungan Mahkamah mempertahankan stabilitas norma dibandingkan mengembangkan perlindungan hak konstitusional secara progresif. Penelitian ini berpendapat bahwa penafsiran ekstensif lebih tepat digunakan karena mampu memperkuat perlindungan hak tersangka, selaras dengan prinsip due process of law, serta responsif terhadap perkembangan hukum acara pidana modern di Indonesia.

Actions (login required)

View Item