Perlindungan Hak Konstitusional Pemilik Tanah Musnah Akibat Rob di Kabupaten Pekalongan

Widiastuti, Rizqiyani Syifa (2026) Perlindungan Hak Konstitusional Pemilik Tanah Musnah Akibat Rob di Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322046_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (728kB)
	Text 10322046_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10322046_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)

Abstract

Fenomena rob dan abrasi yang terjadi di wilayah pesisir utara Kabupaten Pekalongan menyebabkan hilangnya eksistensi fisik tanah atau yang dikenal sebagai tanah musnah. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada hilangnya hak milik atas tanah, tetapi juga berimplikasi terhadap terganggunya hak konstitusional masyarakat, seperti hak atas tempat tinggal, kepastian hukum, dan kehidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Regulasi terkait tanah musnah yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024 maupun Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 masih lebih berorientasi pada aspek administratif pertanahan dan belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap masyarakat terdampak rob. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan normatif dengan realitas sosial yang dialami masyarakat pesisir Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap hak konstitusional pemilik tanah musnah serta menganalisis akibat hukum dari perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat terdampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap masyarakat terdampak rob, tokoh masyarakat, dan pihak pemerintah daerah, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang menitikberatkan pada perlindungan hukum preventif dan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan berbagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat terdampak tanah musnah, seperti penyediaan relokasi, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan upaya mitigasi bencana. Namun, perlindungan tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat keterbatasan jumlah relokasi, ketimpangan distribusi bantuan, minimnya sosialisasi, serta belum adanya kepastian hukum terkait status hak atas tanah yang musnah. Akibat hukum yang timbul dari kondisi tersebut adalah hilangnya hak milik masyarakat atas tanah secara administratif tanpa diikuti mekanisme pemulihan hak yang memadai. Dengan demikian, perlindungan hak konstitusional masyarakat terdampak rob masih memerlukan penguatan regulasi dan kebijakan yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada prinsip negara hukum serta keadilan sosial

Actions (login required)

View Item