Penafsiran dan Akibat Hukum Terhadap Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 (UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Sofar, Dahnil (2026) Penafsiran dan Akibat Hukum Terhadap Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 (UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1519035_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1519035_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1519035_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menguji Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masalah utama dalam penelitian ini dipicu oleh adanya frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" yang dinilai sebagai "pasal karet" dan memicu multitafsir serta salah pengertian di kalangan masyarakat dan birokrasi. Ketentuan tersebut dianggap memberikan celah bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun, sehingga berpotensi menghidupkan kembali semangat dwifungsi aparat keamanan di ranah sipil. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis metode penafsiran hukum yang digunakan hakim MK serta mengidentifikasi akibat hukum pasca lahirnya putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis menggunakan metode preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus perkara ini, Mahkamah Konstitusi dominan menggunakan metode penafsiran gramatikal (bahasa) dan konstitusional untuk menyatakan bahwa frasa penugasan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena melampaui fungsi penjelasan dan mencederai kepastian hukum. Namun, penelitian ini juga mengkritisi bahwa MK cenderung mengabaikan penafsiran sistematis-fungsional yang lebih holistik, yang sebenarnya dapat mengakomodasi irisan fungsi keahlian spesifik Polri yang masih dibutuhkan oleh lembaga sipil tertentu. Akibat hukum dari putusan MK ini adalah terjadinya pematian seketika (instant nullification) yang berlaku erga omnes terhadap daya laku frasa penugasan Kapolri tersebut, sehingga anggota Polri aktif dilarang keras merangkap jabatan di institusi sipil kecuali telah mengundurkan diri atau pensiun. Di satu sisi, putusan ini memperkuat prinsip pembatasan kekuasaan (limitation of power) institusi kepolisian, memulihkan hak pegawai sipil dalam sistem merit, serta menertibkan administrasi keuangan negara terkait beban ganda anggaran. Namun di sisi lain, akibat hukum yang kaku ini menimbulkan gejolak administratif dan kekosongan regulasi bagi ribuan personel aktif yang sedang bertugas tanpa adanya masa transisi yang adil. Sebagai rekomendasi, Pemerintah dan DPR diharapkan segera merevisi UU Kepolisian dan menyinkronkannya dengan UU ASN melalui perumusan "Matriks Jabatan Sipil" serta skema "Status Non-Aktif Sementara" (secondment) sebagai jalan tengah.

Actions (login required)

View Item