Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus Permasalahan Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah Desa Bebel, Wonokerto Kabupaten Pekalongan)

Chotimah, Khusnul (2026) Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus Permasalahan Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah Desa Bebel, Wonokerto Kabupaten Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10122026_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (588kB)
	Text 10122026_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 18 LAMPIRAN(2).pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB)

Abstract

Permasalahan tanah wakaf tanpa sertifikat masih sering terjadi di masyarakat, khususnya pada praktik wakaf yang dilakukan secara lisan dan tanpa pencatatan administrasi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya permasalahan terhadap status tanah wakaf di kemudian hari.salah satu permasalahan tersebut terjadi pada tanah wakaf Mushalla Al-Barokah di Desa Bebel Tengah, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Tanah yang telah lama digunakan sebagai tempat ibadah tersebut tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun sertifikat tanah, sehingga menimbulkan persoalan hukum ketika pihak pewakaf kembali mengambil alih tanah wakaf tersebut karena alasan kondisi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya permasalahan tanah wakaf, menganalisis upaya hukum yang dilakukan masyarakat dalam mempertahankan tanah wakaf, serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, warga, pihak Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta didukung dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan wakaf. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan ketentuan hukum wakaf di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permaslahan tanah wakaf Mushalla Al-Barokah terjadi karena tidak adanya pencatatan wakaf, tidak dibuatnya akta ikrar wakaf, serta tidak dilakukannyasertifikasi tanah wakaf. Selain faktor administratif, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi penyebab lemahnya perlindungan hukum terhadap tanah wakaf. Upaya penyelesaian yang dilakukan masyarakat di tempuh melalui jalur musyawarah dan mediasi, namun pada akhirnya tanah wakaf tersebut dialihkan kembali oleh pihak pewakaf. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif melalui pencatatan wakaf dan sertifikasi tanah merupakan langkah yang paling penting dalam mencegah terjaidnya sengketa maupun pengambilalihan kembali tanah wakaf. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta peran aktif pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanah Wakaf, Sertifikat Wakaf. ABSTRACT Khusnul Chotimah, Student ID Number 10122026, 2026, "Legal Protection of Uncertified Waqf Land (Case Study of the Waqf Land Problems of the Al-Barokah Mosque, Bebel Village, Wonokerto Regency, Pekalongan Regency)." Thesis, Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. Supervisor: Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I. Problems with uncertified waqf land still frequently occur in society, particularly in waqf practices conducted verbally and without administrative records. This condition can create legal uncertainty and open up the possibility of problems regarding the status of waqf land in the future. One such problem occurred with the waqf land of the Al-Barokah Mosque in Bebel Tengah Village, Wonokerto District, Pekalongan Regency. The land, which had long been used as a place of worship, lacked a Waqf Pledge Deed (AIW) or a land certificate, leading to legal issues when the waqf owner reclaimed the land due to economic reasons. This study aims to identify the factors causing the waqf land issues, analyze the legal efforts undertaken by the community to defend the waqf land, and determine the forms of legal protection for uncertified waqf land. This study employed a qualitative approach with an empirical juridical approach. Data were obtained through interviews with community leaders, residents, the Office of Religious Affairs (KUA), the National Land Agency (BPN), and the Indonesian Waqf Board (BWI), and was supported by a literature review of laws, books, journals, and documents related to waqf. The data obtained were then analyzed descriptively and qualitatively using legal protection theory and Indonesian waqf legal provisions. The results indicate that the waqf land issues surrounding the Al-Barokah Mosque arose due to the lack of waqf registration, the lack of a waqf pledge deed, and the lack of waqf land certification. In addition to administrative factors, low public legal awareness also contributes to the weak legal protection of waqf land. Community efforts to resolve these issues have involved deliberation and mediation, but ultimately the waqf land has been transferred back to the waqf owner. This research also shows that preventative legal protection through waqf registration and land certification is the most important step in preventing disputes and repossession of waqf land. Therefore, increased public legal awareness and an active role for the government and relevant institutions in providing assistance and oversight of waqf management are necessary. Keywords : Legal Protection, Waqf Land, Waqf Certificates.

Actions (login required)

View Item