Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/Puu-Xxii/2024 Terhadap Pengujian Norma Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Anggreani, Shifa (2026) Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/Puu-Xxii/2024 Terhadap Pengujian Norma Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322074_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10322074_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 10322074_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (57kB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 yang menguji norma dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat di ruang digital. Putusan tersebut menunjukkan penggunaan penafsiran sistematis yang menempatkan norma dalam kerangka hukum pidana serta pembatasan hak berdasarkan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan tersebut menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, potensi kriminalisasi, dan perlindungan kebebasan berpendapat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap perlindungan kebebasan berpendapat di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara preskriptif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo menggunakan penafsiran sistematis yang berorientasi pada keselarasan sistem hukum pidana, namun belum memberikan batas operasional yang tegas terhadap norma yang diuji. Akibat hukum yang ditimbulkan meliputi ketidakpastian hukum, terbukanya ruang overcriminalization, serta melemahnya perlindungan kebebasan berpendapat melalui fenomena chilling effect. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penafsiran teleologis merupakan pendekatan yang lebih tepat karena mampu memperkuat perlindungan hak konstitusional, mewujudkan pembatasan yang proporsional, dan memberikan kepastian hukum yang substantif.

Actions (login required)

View Item