Analisis Perluasan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Jabatan Sipil Perspektif Fiqh Siyasah

Puspa, Salsabila Panca (2026) Analisis Perluasan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Jabatan Sipil Perspektif Fiqh Siyasah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322037_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10322037_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 10322037_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (51kB)

Abstract

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat pertahanan negara yang memiliki fungsi utama dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi, peran TNI dibatasi pada ranah pertahanan sebagai implementasi prinsip supremasi sipil dan profesionalisme militer. Namun, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah memperluas ruang bagi prajurit aktif TNI untuk menduduki sejumlah jabatan sipil pada kementerian dan lembaga negara. Kebijakan tersebut memunculkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil karena dinilai berpotensi mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil serta membuka ruang kembalinya praktik dwifungsi militer. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perluasan kewenangan TNI dalam jabatan sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 serta meninjaunya dari perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan Fiqh Siyasah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan kewenangan TNI dalam jabatan sipil berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, mengaburkan prinsip supremasi sipil, dan melemahkan independensi lembaga negara. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, kebijakan tersebut cenderung belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan (maslahah), keadilan (‘adl), amanah, dan musyawarah (syura). Oleh karena itu, diperlukan pembatasan normatif yang lebih tegas serta mekanisme pengawasan yang transparan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pertahanan negara dan prinsip demokrasi konstitusional.

Actions (login required)

View Item