Implementasi Legal Policy Pemerintah Daerah Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 10 Tahun 2024 Dalam Menjamin Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Yuliana, Tesa (2026) Implementasi Legal Policy Pemerintah Daerah Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 10 Tahun 2024 Dalam Menjamin Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322057_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10322057_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 10322057_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat merupakan bentuk legal policy pemerintah daerah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan terlindungi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan personel dan sarana prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta masih terjadinya berbagai pelanggaran Perda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi legal policy Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2024, serta meninjau kesesuaiannya dengan perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sosiologis, dan normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Satpol PP, tokoh masyarakat, dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Perda Nomor 10 Tahun 2024, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan teknik keabsahan data berupa triangulasi dan cross check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 diwujudkan melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui pengawasan, sosialisasi, pembinaan, penertiban, dan penindakan pelanggaran. Pelanggaran yang paling sering ditemukan meliputi pedagang kaki lima di lokasi terlarang, parkir liar, pemasangan reklame tanpa izin, gangguan ketertiban pada kegiatan umum, bangunan liar, pembuangan sampah sembarangan, siswa yang membolos, penyalahgunaan rumah kos, serta peredaran rokok ilegal dan minuman keras tanpa izin. Pelaksanaan Peraturan Daerah masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan personel dan sarana prasarana, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun masyarakat mendukung keberadaan Peraturan Daerah sebagai instrumen menjaga ketertiban umum, pemahaman terhadap substansinya masih terbatas sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item