Penegakan Hukum Bawaslu Pasal 490 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 ( Analisis Netralitas Paguyuban Kepala Desa se-Pemalang dalam Pemilihan Gubernur di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024)

Abdullah, Muh. Afif (2026) Penegakan Hukum Bawaslu Pasal 490 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 ( Analisis Netralitas Paguyuban Kepala Desa se-Pemalang dalam Pemilihan Gubernur di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521077_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (929kB)
	Text 1521077_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1521077_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum Bawaslu Kabupaten pekalongan dan efektivitas hukum netralitas kepala desa dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 Kabupaten Pemalang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dugaan keterlibatan sejumlah kepala desa dalam kegiatan yang mengarah pada dukungan terhadap salah satu pasangan calon gubernur, sehingga menimbulkan persoalan mengenai pelaksanaan prinsip netralitas aparatur pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas kepala desa serta menilai efektivitas hukum netralitas kepala desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Pemalang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Panwascam Kecamatan Wiradesa, serta dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum netralitas kepala desa telah dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan, penerimaan laporan, kajian awal, klarifikasi, dan klasifikasi pelanggaran oleh Bawaslu dan Panwascam sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian unsur pelanggaran secara materiel sehingga tidak seluruh dugaan pelanggaran dapat diproses ke ranah pidana. Dari aspek efektivitas hukum, substansi hukum dan struktur pengawasan telah berjalan dengan baik, tetapi efektivitasnya belum optimal karena masih dipengaruhi oleh budaya politik lokal, hubungan patronase, kedekatan personal antara kepala desa dan aktor politik, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan partisipasi publik dalam pelaporan pelanggaran.

Actions (login required)

View Item