Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

Azizah, Naila Afiatul (2026) Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322024_COVER_BAB I & V.pdf Download (3MB)
	Text 10322024_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 10322024_LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya permasalahan sampah di Kota Pekalongan yang ditandai dengan penutupan TPA Degayu akibat kelebihan kapasitas dan ditetapkannya status darurat sampah pada Maret 2025. Meskipun Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat, ketentuan tersebut belum diketahui secara pasti bagaimana konstruksi hukumnya maupun bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pengaturan partisipasi masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020, serta menganalisis pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Pekalongan berdasarkan peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi partisipasi masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 telah mengakui partisipasi sebagai hak melalui Pasal 8 huruf (b) dan Pasal 26 huruf (c), namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum dilengkapi jaminan prosedural berupa kejelasan pihak yang dilibatkan, keterbukaan informasi, dan kepastian mekanisme penyampaian masukan. Adapun pelaksanaan partisipasi masyarakat terwujud dalam dua bentuk, yaitu partisipasi langsung berupa pemilahan sampah dari sumbernya, keikutsertaan dalam program bank sampah, dan pengoperasian TPS3R sebagai pelaksanaan Pasal 8 huruf (b), serta partisipasi tidak langsung berupa penyampaian usul, saran, kritik, pengawasan sosial, dan penyampaian aduan sebagaimana diatur Pasal 26 huruf (c). Partisipasi langsung difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui penyediaan TPS3R dan sarana bank sampah yang dijalankan bersama pengurus TPS3R dan kelompok swadaya masyarakat di tingkat kelurahan, sedangkan partisipasi tidak langsung disalurkan melalui RT/RW dan kelurahan yang diteruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup baik secara langsung maupun melalui kanal WhatsApp, media sosial, maupun aplikasi seperti Wadul Aladin dan LaporGub. Secara keseluruhan, kualitas partisipasi masyarakat Kota Pekalongan masih berada pada tingkat konsultasi dan peredaman menurut tangga partisipasi Arnstein, dan belum mencapai taraf kemitraan yang sesungguhnya dijanjikan oleh konstruksi hukum peraturan daerah tersebut.

Actions (login required)

View Item