Kontrol Pemerintah dalam Live Streaming Media Sosial: Tinjauan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Platform TikTok

Fakhri, Abyan Lathiful (2026) Kontrol Pemerintah dalam Live Streaming Media Sosial: Tinjauan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Platform TikTok. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H, Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1520037_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1520037_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1520037_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB)

Abstract

Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) Bagaimana kontrol pemerintah dalam live streaming media sosial ditinjau dari Pasal 28F UUD 1945, dan (2) Bagaimana akibat hukum dari kontrol tersebut terhadap hak konstitusional warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis data dilakukan secara preskriptif analitis untuk memberikan argumen hukum atas fakta yang ditemukan. Hasil Metode Penelitian menunjukkan bahwa tindakan penonaktifan fitur live streaming selama masa unjuk rasa merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Praktik ini diklasifikasikan sebagai Prior Restraint atau sensor di muka yang didasarkan pada asumsi ketakutan sepihak pemerintah tanpa pembuktian hukum konkret melalui pengadilan. Selain itu, kontrol yang dilakukan secara sepihak dan tertutup tanpa adanya Due Process of Law berpotensi melahirkan otoritarianisme digital yang melindungi kepentingan elite politik dari pengawasan publik dan mematikan jurnalisme warga. Hasil Penelitian ini menyarankan agar pemerintah menghentikan praktik pemutusan akses bersifat preventif-massal dan beralih pada penegakan hukum post-facto yang menargetkan konten ilegal secara spesifik. Selain itu, diperlukan pembaharuan regulasi untuk membatasi diskresi eksekutif dan memastikan setiap pembatasan akses informasi harus melalui perintah lembaga Peradilan.

Actions (login required)

View Item