Implementasi Tanggungjawab Pelaku Usaha dalam Penjualan Domba Bunting Hasil Persilangan (Studi di Peternakan DePetungs Farm, Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan).

Afifudin, Afifudin (2026) Implementasi Tanggungjawab Pelaku Usaha dalam Penjualan Domba Bunting Hasil Persilangan (Studi di Peternakan DePetungs Farm, Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1219090_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (517kB)
	Text 1219090_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 19 LAMPIRAN(3).pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya praktik penjualan domba bunting hasil persilangan di Peternakan DePetungs Farm, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Persilangan dilakukan antara domba betina lokal dengan pejantan unggul jenis Dorper untuk menghasilkan keturunan yang memiliki kualitas dan nilai ekonomi lebih tinggi. Namun, praktik penjualan domba bunting berpotensi menimbulkan ketidakpastian karena anak domba masih berada dalam kandungan induknya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin perlindungan konsumen serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tanggung jawab pelaku usaha dalam praktik penjualan domba bunting hasil persilangan serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan Undang-Undang. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pemilik peternakan serta konsumen di DePetungs Farm. Data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber pustaka yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan penjual memberikan informasi yang sesuai mengenai kondisi induk dan proses persilangannya serta jaminan yang diberikan, hal tersebut membuktikan bahwa pelaku usaha mengimplementasikan tanggungjawabnya sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut diperbolehkan selama objeknya adalah induknya sedangkan anak didalamnya sesuai dengan spesifikasi yang dapat dibuktikan kesesuaiannya, serta tidak mengandung unsur penipuan, dilakukan dengan saling ridha dan telah menjadi jual beli yang umum dikalangan peternak. Kata kunci: DePetungs Farm, Hukum Ekonomi Syariah, Tanggungjawab Pelaku Usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. ABSTRACT Afifudin, 2026, Implementation of Business Actors’ Responsibility in the Sale of Pregnant Crossbred Sheep (Study at DePetungs Farm, Petungkriyono, Pekalongan Regency). Advisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. This study is motivated by the growing practice of selling pregnant crossbred sheep at DePetungs Farm, located in Petungkriyono District, Pekalongan Regency. The crossbreeding is carried out between local female sheep and superior Dorper rams to produce offspring with higher quality and economic value. However, the sale of pregnant sheep has the potential to create uncertainty since the lamb is still in the womb of the mother. This raises questions regarding the responsibility of business actors in ensuring consumer protection and its conformity with the principles of Islamic economic law. This study aims to examine the implementation of business actors’ responsibility in the practice of selling pregnant crossbred sheep and to analyze it from the perspective of Islamic economic law. The research employs an empirical juridical method with a statutory approach. Primary data were obtained through observation and interviews with the farm owner and consumers at DePetungs Farm. Secondary data were collected from literature, laws and regulations, and other relevant sources. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, which were then analyzed using a descriptive qualitative method. The results show that the sales practice is conducted based on mutual agreement between the seller and the buyer, with the seller providing accurate information regarding the condition of the mother sheep, the crossbreeding process, and the guarantees offered. This indicates that business actors have implemented their responsibilities in accordance with the Consumer Protection Law. From the perspective of Islamic economic law, the practice is permissible as long as the object of sale is the mother sheep, while the unborn offspring meets verifiable specifications, does not involve elements of deception, is conducted with mutual consent, and has become a common practice among livestock breeders. Keywords: DePetungs Farm, Islamic Economic Law, Business Actors’ Responsibility, Consumer Protection Law.

Actions (login required)

View Item