Praktik Pembagian Waris Sama Rata (1:1) Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Tinjauan Antropologi Hukum (Studi di Ds. Kwigaran Kec. Kesesi Kab. Pekalongan)

Azhar, Lutfi Miftahul (2026) Praktik Pembagian Waris Sama Rata (1:1) Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Tinjauan Antropologi Hukum (Studi di Ds. Kwigaran Kec. Kesesi Kab. Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10122072_COVER_BAB I & V.pdf Download (3MB)
	Text 10122072_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 10122072_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Praktik pembagian waris sama rata (1:1) sebelum pewaris meninggal dunia merupakan tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Praktik tersebut berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam yang mengatur pembagian warisan melalui sistem faraidh setelah pewaris meninggal dunia. Meskipun demikian, masyarakat tetap mempertahankan tradisi tersebut karena dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Kwigaran melakukan pembagian waris sama rata serta menganalisis praktik tersebut dalam tinjauan antropologi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan antropologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, pewaris, dan ahli waris yang terlibat dalam praktik pembagian waris sama rata. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian waris sama rata (1:1) sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Kwigaran merupakan bentuk living law yang berkembang berdasarkan kebutuhan sosial masyarakat. Praktik tersebut dipertahankan karena dipandang mampu menjaga kerukunan keluarga, mewujudkan keadilan menurut perspektif lokal, dan mencegah konflik antar ahli waris. Berdasarkan teori orientasi nilai budaya, praktik ini mencerminkan dominannya orientasi hubungan antar manusia (relational orientation) melalui musyawarah dan keharmonisan keluarga, serta orientasi waktu (time orientation) yang berorientasi pada pencegahan sengketa di masa depan. Secara antropologi hukum, praktik tersebut merupakan hasil interaksi antara budaya lokal, hukum adat, dan hukum Islam yang membentuk budaya hukum masyarakat.

Actions (login required)

View Item