Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan

Faradiba, Ariska (2026) Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521087_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1521087_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1521087_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya genangan air dan banjir di sejumlah wilayah Kota Pekalongan meskipun telah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan mengenai pemeliharaan sistem drainase belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Sistem Drainase serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan, pemerintah kelurahan, serta masyarakat di Kelurahan Tirto dan Kelurahan Bendan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto sebagai teori utama dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai teori pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 belum berjalan secara optimal. Dari aspek substansi hukum, Peraturan Daerah telah mengatur pemeliharaan, pengawasan, kewajiban, larangan, dan sanksi administratif. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa belum tersedianya peraturan pelaksana yang mengatur tata cara teknis pemeliharaan, keterbatasan sarana, prasarana, armada dan anggaran, pengawasan yang belum merata, koordinasi antarinstansi yang belum kuat, penindakan administratif yang belum konsisten, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat dalam menjaga fungsi drainase. Adapun akibat hukum dari berlakunya Peraturan Daerah tersebut adalah lahirnya kewajiban pemerintah daerah, khususnya DPUPR, untuk melakukan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sistem drainase. Bagi masyarakat, Peraturan Daerah melahirkan kewajiban untuk menjaga fungsi saluran dan menaati larangan membuang sampah, menutup, merusak, atau menghambat saluran drainase. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan sanksi administratif berupa teguran, penertiban, pembongkaran, denda administratif, atau tindakan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

Actions (login required)

View Item