Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Militer dalam Pemerintahan Perspektif Demokrasi

Maulana, Abdul Hafiz (2026) Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Militer dalam Pemerintahan Perspektif Demokrasi. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1520022_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1520022_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1520022_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah memperluas cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan melegitimasi penempatan prajurit aktif dalam jabatan pemerintahan sipil. Kebijakan ini memicu perdebatan ketatanegaraan terkait prinsip supremasi sipil dan demokrasi konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan akibat hukum dari penerapan undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan ditinjau dari perspektif demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang ini menimbulkan akibat hukum yang sangat destruktif terhadap sistem ketatanegaraan. Pertama, terjadi tumpang tindih kewenangan (overlapping jurisdiction) antara militer dan institusi sipil akibat perluasan OMSP yang mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri. Kedua, pelegitimasian militer di birokrasi sipil (Pasal 47) merusak sistem meritokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memunculkan dilema loyalitas ganda yang berpotensi memicu cacat wewenang. Ketiga, eksklusivitas Peradilan Militer (Pasal 65) melahirkan kekebalan hukum (impunitas) bagi oknum militer di ranah sipil, yang secara terang-terangan melanggar asas Equality Before the Law dan memandulkan wewenang lembaga penegak hukum sipil. Secara keseluruhan, sentralisasi komando di bawah Presiden tanpa melalui mekanisme pengawasan kementerian (Pasal 3) telah meruntuhkan prinsip checks and balances, memicu kemunduran demokrasi (democratic backsliding), dan mengkhianati amanat Reformasi 1998.

Actions (login required)

View Item