DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR: PERSPEKTIF KOMPROMI HUKUM HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Sholehudin, Rizal (2026) DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR: PERSPEKTIF KOMPROMI HUKUM HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 50124015 - Bab I dan Bab VII.pdf Download (3MB)
	Text 50124015 - Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text 50124015 - Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Peningkatan permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa perubahan batas usia perkawinan belum sepenuhnya mampu menekan praktik perkawinan anak. Dalam praktiknya, hakim dihadapkan pada dilema antara penegakan ketentuan hukum positif, perlindungan hak anak, nilai-nilai hukum Islam, serta realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang, mengkaji implementasi prinsip perlindungan anak dalam pertimbangan hukum hakim, serta menganalisis bentuk kompromi hukum hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim, panitera, dan para pihak yang berperkara, observasi terhadap praktik persidangan, serta studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan dan berbagai peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kehamilan di luar nikah, putus sekolah, kondisi ekonomi keluarga, hubungan emosional calon mempelai, serta budaya hukum masyarakat. Prinsip perlindungan anak diimplementasikan melalui penerapan asas the best interests of the child dengan mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, kesiapan ekonomi, dan masa depan anak. Namun demikian, implementasi prinsip tersebut lebih banyak diarahkan sebagai upaya mitigasi terhadap risiko yang telah terjadi daripada sebagai instrumen preventif untuk mencegah perkawinan anak. Penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hukum hakim merupakan bentuk kompromi antara hukum negara, hukum Islam, dan living law masyarakat yang diharmonisasikan melalui penalaran yudisial untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Temuan ini memperkuat relevansi teori living law serta memberikan kontribusi konseptual berupa model kompromi hukum hakim dalam perkara dispensasi kawin sebagai bentuk harmonisasi pluralisme hukum yang berorientasi pada perlindungan anak.

Actions (login required)

View Item