Perbandingan Pendapat Fatwa tentang Bank ASI (Studi Komparatif antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī)

Firlana, Ana (2026) Perbandingan Pendapat Fatwa tentang Bank ASI (Studi Komparatif antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10122109_COVER BAB 1 DAN BAB5-DP.pdf Download (1MB)
	Text 10122109_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 10122109_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (618kB)

Abstract

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) merupakan anjuran dalam Islam yang memiliki manfaat besar bagi kesehatan dan tumbuh kembang bayi. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat, praktik donor ASI berkembang menjadi bank ASI sebagai sarana penyediaan ASI bagi bayi yang tidak memperoleh ASI dari ibu kandungnya karena berbagai faktor, seperti kondisi kesehatan ibu atau keterbatasan produksi ASI. Meskipun dipandang sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, keberadaan bank ASI menimbulkan persoalan hukum Islam karena berpotensi melahirkan hubungan mahram akibat persusuan. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan donor ASI dengan syarat tertentu, terutama adanya kejelasan identitas pendonor dan penerima, sedangkan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī melarang praktik bank ASI karena dikhawatirkan menimbulkan ketidakjelasan hubungan mahram dan nasab. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan metode ijtihad dalam menyeimbangkan aspek kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan membandingkan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh kedua lembaga fatwa dalam menetapkan hukum bank ASI. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan donor ASI dan bank ASI, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, doktrin, dan teori hukum Islam mengenai persusuan, kemahraman, serta istinbāṭ hukum, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan dasar hukum, metode istinbāṭ, pertimbangan hukum, dan kedudukan hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī mengenai bank ASI. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla’) dan Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islāmī ad-Daulī mengenai hukum bank ASI sebagai bahan hukum primer, serta buku, jurnal, artikel, skripsi, dan karya ilmiah lainnya sebagai bahan hukum sekunder. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan metode content analysis dan analisis komparatif untuk mengkaji serta membandingkan dasar pertimbangan dan kedudukan hukum bank ASI menurut kedua lembaga fatwa secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013, donor ASI pada dasarnya diperbolehkan (mubah) dengan syarat kesehatan pendonor terjamin, identitas pendonor dan penerima diketahui secara jelas, tidak diperjualbelikan, serta memperhatikan hubungan mahram akibat persusuan. Praktik donor ASI yang dilakukan oleh Lactashare pada umumnya telah mengakomodasi ketentuan tersebut, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan, seperti pencatatan hubungan persusuan, kejelasan batas kebutuhan medis, dan pencegahan komersialisasi tidak langsung. Sebaliknya, menurut Majma' al -Fiqh alIslāmī ad-Daulī, penyelenggaraan bank ASI berkedudukan haram karena dipandang berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sehingga praktik donor ASI yang memiliki karakteristik serupa dengan bank ASI, termasuk Lactashare, tetap cenderung tidak diperbolehkan. Meskipun kedua lembaga menggunakan sumber hukum yang sama, yaitu Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama, perbedaan putusan hukum lahir dari perbedaan prinsip fikih dan metode istinbāṭ yang digunakan. Fatwa MUI lebih menekankan kemaslahatan dengan pemberian syarat yang ketat, sedangkan Majma' al -Fiqh al-Islāmī adDaulī mengedepankan pendekatan preventif melalui penerapan sadd al dharī'ah untuk mencegah terjadinya kerusakan.

Actions (login required)

View Item