Kesesuaian Praktik Murabahah Bil Wakalah Terhadap Prinsip Kepemilikan dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada KPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang)

Sukmalia, Alfika (2026) Kesesuaian Praktik Murabahah Bil Wakalah Terhadap Prinsip Kepemilikan dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada KPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang). Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text Cover, Bab I -V.pdf Download (1MB)
	Text Full Textt.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (762kB)

Abstract

Murabahah bil wakalah merupakan akad yang menggabungkan jual beli murabahah dengan akad wakalah (perwakilan). Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah dapat memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama lembaga, kemudian setelah barang menjadi milik lembaga, dilaksanakan akad murabahah. Namun, praktik yang terjadi di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan syariah dan pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait pemenuhan prinsip kepemilikan (al-milkiyyah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip kepemilikan dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak KSPPS dan nasabah, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, Fatwa DSN-MUI, KHES, dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang dilakukan dengan mendahulukan akad murabahah, kemudian disusul akad wakalah dan pembelian barang oleh nasabah.Praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kepemilikan dalam hukum ekonomi syariah karena pada saat akad murabahah dilakukan, barang belum menjadi milik koperasi secara prinsip. Hal ini tidak sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Pasal 119 KHES yang mensyaratkan bahwa akad murabahah hanya dapat dilakukan setelah barang menjadi milik penjual. Oleh karena itu, praktik murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepemilikan (al-milkiyyah) dalam hukum ekonomi syariah. Murabahah bil wakalah is a financing contract that combines murabahah (cost-plus sale) and wakalah (agency) contracts. In its implementation, Islamic financial institutions may authorize customers to purchase goods on behalf of the institution, after which a murabahah contract is conducted once the goods become the institution’s property. However, the practice at KSPPS Tunas Artha Mandiri Batang Branch indicates a discrepancy between Sharia provisions and actual implementation, particularly regarding the fulfillment of the ownership principle (al-milkiyyah). This study aims to examine the implementation mechanism of murabahah bil wakalah financing at KSPPS Tunas Artha Mandiri Batang Branch and analyze its conformity with the principle of ownership in Sharia Economic Law. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with KSPPS officers and customers, while secondary data were collected from books, journals, DSN-MUI Fatwas, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), and other relevant literature. Data were collected through interviews and documentation and analyzed descriptively using an inductive approach. The results show that the implementation of murabahah bil wakalah financing at KSPPS Tunas Artha Mandiri Batang Branch begins with the murabahah contract, followed by the wakalah contract and the purchase of goods by the customer. This practice is not fully in accordance with the principle of ownership in Sharia Economic Law because, at the time the murabahah contract is executed, the goods have not yet become the property of the cooperative. This practice is inconsistent with DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and Article 119 of the Compilation of Sharia Economic Law, which require that a murabahah contract may only be conducted after the goods have become the property of the seller. Therefore, the murabahah bil wakalah practice at KSPPS Tunas Artha Mandiri Batang Branch has not fully complied with the principle of ownership (al-milkiyyah) in Sharia Economic Law.

Actions (login required)

View Item