Penerapan kontrak baku pada penetapan nisbah bagi hasil akad mudharabah menurut perspektif hukum ekonomi syariah (Studi di BMT Mandiri Syariah Pekalongan)

Ulum, Ahmad Bahrul (2020) Penerapan kontrak baku pada penetapan nisbah bagi hasil akad mudharabah menurut perspektif hukum ekonomi syariah (Studi di BMT Mandiri Syariah Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, IAIN Pekalongan.

	Text Cover Bab I dan V.pdf Download (4MB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Praktik pembiayaan mudharabah di BMT Mandiri Syariah yaitu dengan memberikan beberapa kontrak dan formulir sebelum calon anggota melakukan pembiayaan khususnya pembiayaan akad mudharabah, yang mana kontrak harus diisi dan disepakati oleh calon anggota nasabah agar pembiayaan yang diajukan diterima oleh pihak BMT. salah satu isi kontrak tersebut adalah mengenai nisbah bagi hasil yang mana besaran nisbah bagi hasil tersebut sudah ditetapkan dan dibakukan oleh pihak BMT. Besaran nisbah bagi hasil yang ditetapkan BMT Mandiri Syariah yaitu 2 sampai 3% nisbah bagi hasil yang akan didapatkan oleh BMT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian dengan cara observasi langsung ke tempat penelitian yaitu di BMT Mandiri Syariah Pekalongan guna untuk memperoleh data yang berdasarkan wawancara dan observasi. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Melalui pendekatan kualitatif, dengan cara metode deduktif yaitu suatu cara menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mekanisme penerapan kontrak baku di BMT Mandiri Syariah Pekalongan. Kemudian dari fakta-fakta tersebut dianalisis sesuai teori yang berkaitan dan dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan mudharbah di BMT Mandiri Syariah Pekalongan, sudah sesuai dengan Ketentuan umum yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN baik rukun dan syaratnya sudah terpenuhi semua, untuk kontrak baku atau formulir perjanjian yang dilampirkan didalamnya yang memuat nisbah bagi hasil memang sudah ditetapkan oleh pihak BMT. tetapi sudah terdapat indikasi kebijakan prinsip musyawarah dilihat dari jenis tempo pembiayaan yang di tawarkan di BMT Mandiri syariah yang bisa dipilih oleh calon anggota nasabah sesuai kemampuan.

Actions (login required)

View Item