Perlindungan Hukum Pembeli dalam Jual Beli Tanah Girik di Bawah Tangan Perspektif UUPA dan Hukum Ekonomi Syariah

Syahida, Ariana Ratu (2026) Perlindungan Hukum Pembeli dalam Jual Beli Tanah Girik di Bawah Tangan Perspektif UUPA dan Hukum Ekonomi Syariah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10222102_COVER_BAB I dan BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 10222102_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10222102_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB)

Abstract

Tanah girik secara yuridis bukan bukti hak atas tanah, melainkan hanya bukti pembayaran pajak bumi masa kolonial, sehingga statusnya lemah dan belum diakui sebagai alas hak dalam sistem pertanahan nasional. UUPA menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Namun jual beli tanah di bawah tangan tanpa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dapat didaftarkan sesuai Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, dan urgensinya meningkat setelah PP Nomor 18 Tahun 2021 membatasi penggunaan girik hingga 2 Februari 2026. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli jual beli tanah girik di bawah tangan perspektif dari UUPA dan Hukum Ekonomi Syariah, serta aspek kemaslahatan atas jual beli tersebut, guna memberi kontribusi teoritis dan manfaat praktis bagi masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Sumber data primer meliputi UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, PP Nomor 18 Tahun 2021, dan KHES, sedangkan sumber sekunder meliputi Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih muamalah, KUHPerdata, serta literatur hukum agraria dan hukum ekonomi syariah. Data lapangan berupa wawancara terbatas dengan perangkat desa dan masyarakat di Kabupaten Batang digunakan secara ilustratif. Analisis dilakukan melalui empat tahap: inventarisasi, deskripsi, analisis komparatif.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan preventif berdasarkan UUPA tidak dapat diakses pembeli karena tidak terpenuhinya syarat akta PPAT, sedangkan perlindungan represif tersedia namun terbatas akibat lemahnya pembuktian. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, akad tersebut sah karena memenuhi rukun dan syarat, namun tidak menjamin perlindungan di hadapan hukum negara. Analisis maslahah menunjukkan bahwa akta PPAT dan pendaftaran tanah merupakan maslahah mursalah yang melindungi hifzh al-mal pada tingkat dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah, sehingga sertifikasi tanah menjadi kebutuhan mutlak bagi pembeli.

Actions (login required)

View Item