Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Pengaturan Pengelolaan Sampah (Studi Green Governance Dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah)

Zahwa, Anatasya (2026) Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Pengaturan Pengelolaan Sampah (Studi Green Governance Dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322130_BAB I dan BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 10322130_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10322130_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (112kB)

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang membutuhkan pengaturan hukum serta tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagai bagian dari urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hukum administrasi lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah serta menganalisis penerapan prinsip Green Governance dalam pengaturan pengelolaan sampah di Kota Pekalongan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, yaitu Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum administrasi lingkungan dan Green Governance. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep Green Governance yang terdiri dari prinsip keberlanjutan (sustainability), transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 telah mencerminkan aspek hukum administrasi lingkungan melalui pengaturan mengenai kewenangan pemerintah daerah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, pengawasan, serta penegakan hukum administrasi. Selain itu, Peraturan Daerah tersebut telah mengakomodasi sebagian besar prinsip Green Governance, yaitu prinsip keberlanjutan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan kolaborasi. Namun, prinsip transparansi belum diatur secara eksplisit karena Peraturan Daerah belum mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan informasi publik mengenai kinerja pengelolaan sampah secara berkala. Oleh karena itu, diperlukan penguatan substansi Peraturan Daerah terutama dalam aspek indikator keberhasilan pengelolaan sampah, mekanisme evaluasi, transparansi informasi, pengawasan, serta penegakan hukum administratif agar pengelolaan sampah di Kota Pekalongan dapat berjalan sesuai dengan prinsip Green Governance.

Actions (login required)

View Item