Perlindungan hukum bagi nasabah terhadap resiko dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal

Amin, Sulufi (2020) Perlindungan hukum bagi nasabah terhadap resiko dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal. Undergraduate Thesis thesis, IAIN Pekalongan.

	Text Cover Bab I dan V.pdf Download (3MB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Segala transaksi di dalam lembaga keuangan memiliki resiko, pembiayaan murabahah salah satu produk keuangan syariah yang cukup diminati. Pembiayaan murabahah berdasarkan pembagian resiko yang menjadi model teoritis perbankan syariah resiko terkait perjanjian, resiko terkait barang dan resiko terkait pembayaran. Terkait resiko di atas kedudukan nasabah menjadi hal yang kurang diperhatikan sehingga menjadi pihak yang dirugikan, perlindungan hukum terhadap resiko pembiayaan murabahah ini menjadi perhatian penting. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang terkena resiko dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal? Bagaimana implikasi hukum terhadap hak nasabah yang terkena resiko dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah yang terkena resiko dan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap hak nasabah yang terkena resiko dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini meliputi: Data primer penelitian ini hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil dokumentasi. Data sekunder penelitian ini buku, artikel, jurnal dan bahan literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 macam yaitu perlindungan bersifat preventif bertujuan untuk mencegah sengketa dan perlindungan bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Serta Implikasi hukum terhadap hak nasabah yang ditimbulkan dari adanya ketentuan denda yang dikosongkan menyebabkan bertambahnya syarat atau aturan pada perjanjian pembiayaan murabahah, apabila dihubungkan dengan Pasal 18 ayat 1 huruf g Undang-Undang No. 8 tahun 1990 Tentang Perlindungan Konsumen akibat hukum yang ditimbulkan adalah batal demi hukum. Namun apabila ketentuan denda yang dikosongkan diperuntukkan sebagai dana sosial hal ini tidak melanggar ketentuan, sesuai dengan Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Ketentuan Umum Nomor 5-6 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.

Actions (login required)

View Item