Kekosongan Hukum Pertanggung Jawaban Komisi Pemilihan Umum Terhadap Kelalaian Verifikasi Administrasi Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati

Alyza, Putri Andini (2026) Kekosongan Hukum Pertanggung Jawaban Komisi Pemilihan Umum Terhadap Kelalaian Verifikasi Administrasi Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521020_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1521020_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1521020_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)

Abstract

Pilkada sebagai wujud demokrasi masih menghadapi permasalahan pada verifikasi administrasi calon oleh KPU, sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 akibat kelalaian penetapan calon yang tidak memenuhi syarat. Meskipun telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, belum terdapat ketentuan yang jelas mengenai mekanisme verifikasi dan pertanggungjawaban KPU atas kelalaian. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berdampak pada terganggunya integritas pemilu, pemborosan anggaran negara, dan menurunnya kepercayaan publik. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan akibat dari kekosongan hukum Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum terhadap kelalaian verifikasi administrasi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati serta rekontruksi hukum terhadap pengaturan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum yang lalai. Metode penelitian ini merupakan yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis kekosongan hukum terkait pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum atas kelalaian verifikasi administrasi calon kepala daerah. Bahan hukum terdiri dari primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, lalu dianalisis secara sistematis untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum dalam pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum atas kelalaian verifikasi administrasi calon kepala daerah menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa Pilkada, serta menurunnya kepercayaan publik. Kondisi ini menegaskan perlunya rekonstruksi norma yang lebih tegas terkait mekanisme verifikasi dan pertanggungjawaban KPU agar sejalan dengan prinsip negara hukum serta asas pemilu yang jujur dan adil. Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan pengaturan sanksi administratif bagi KPU yang lalai dalam menjalankan tugasnya, dengan merujuk pada praktik di Meksiko yang telah menerapkan sanksi administratif secara jelas terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti lalai, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Actions (login required)

View Item