Analisis Putusan MK NO.135/PUU-XXII/2024 Mengenai Pemisahan Pemilu Nasional Dan Daerah Perspektif Maslahah Mursalah

Khasanah, Voni Auliya (2026) Analisis Putusan MK NO.135/PUU-XXII/2024 Mengenai Pemisahan Pemilu Nasional Dan Daerah Perspektif Maslahah Mursalah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322139_Bab I dab Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10322139_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10322139_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB)

Abstract

Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 dianggap sebagai pemilihan umum yang terbilang sangat buruk. Hal ini ditandai dengan kematian anggota KPPS yang mencapai hingga 894 jiwa dan 5.175 anggota KPPS mengalami sakit. Padahal nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu menerapkan untuk setidak-tidaknya memberikan jaminan perlindungan atau hak untuk hidup bagi masyarakat Indonesia. Dari kenyataan tersebut, Yayasan Perludem sebagai pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Menanggapi permohonan tersebut, Kemudian dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai Pemisahan Pemilihan Umum Secara Nasional dan Daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teori hukum islam maslahah. Bahan hukum penelitian terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh Buku ushul Fiqih, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan No. 135/PUU-XXII/2024), dan UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Data sekunder dari literatur ilmiah buku, jurnal, tesis, skripsi, maupun website yang relevan, serta doktrin dari pakar hukum mengenai Maslahah Mursalah dalam Pemisahan Pemilihan umum. Data tersier dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Inggris. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontruksi Hukum Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah memiliki objek penataan ulang desain keserentakan pemilu dengan membedakan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional diarahkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, serta anggota DPD. Sementara, pemilu daerah ditujukan untuk memilih anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tujuannya agenda politik nasional dan daerah lebih jelas, dan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Pemisahan Pemilu Nasional dan daerah dilihat dari implikasinya di sosial politik yakni peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat, penguatan sistem presidensial, perbaikan kaderisasi dan rekrutmen partai politik, peningkatan fokus terhadap isu-isu lokal dan nasional, penyederhanaan beban teknis penyelenggaraan pemilu, serta sinkronisasi yang lebih baik antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Dengan demikian, berdasarkan prinsip maslahah mursalah dengan tingkat dharuriyat, manfaat yang dihasilkan lebih dominan dibandingkan mafsadah yang ditimbulkannya

Actions (login required)

View Item