Analisis Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Perspektif Ḥifẓ Al-Māl (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/Pa.Btg)

Hidayah, Leny Febianti (2026) Analisis Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Perspektif Ḥifẓ Al-Māl (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/Pa.Btg). Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text Cover, Bab I - V.pdf Download (1MB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (816kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) seharusnya dapat dilaksanakan secara efektif agar hak para pihak benar-benar terpenuhi. Namun dalam praktiknya, Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Batang dengan salah satu anggotanya belum dapat dilaksanakan meskipun telah inkracht (berkekuatan hukum tetap). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan putusan tersebut ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, serta menganalisis dampak hambatan tersebut menurut perspektif ḥifẓ al-māl dalam kerangka maqāṣid al-syarīʿah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak KSPPS BTM Batang selaku Penggugat serta Hakim, Panitera dan Jurusita Pengadilan Agama Batang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg tidak bersumber dari ketidakjelasan objek dan jumlah kewajiban pada aspek substansi hukum (legal substance), karena amar putusan telah dirumuskan secara jelas dan memenuhi syarat untuk dieksekusi, meskipun terdapat celah pada rumusan mekanisme pelaksanaannya yang bersifat permisif dan belum memerintahkan aparat pengadilan secara eksplisit untuk melaksanakan sita dan lelang eksekusi. Hambatan yang lebih dominan terletak pada aspek struktur hukum (legal structure), yaitu sifat pasif mekanisme eksekusi yang menuntut adanya permohonan dari pihak berkepentingan serta keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam menelusuri objek jaminan, dan pada aspek budaya hukum (legal culture) berupa rendahnya iktikad baik Tergugat untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Dampak hambatan tersebut menurut perspektif ḥifẓ al-māl, menunjukkan bahwa tujuan syariat dalam melindungi dan memulihkan hak kebendaan Penggugat belum tercapai secara optimal, sekaligus berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dalam eksekusi, penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi putusan pengadilan.

Actions (login required)

View Item