Perubahan Mekanisme Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Perspektif Maṣlaḥah Mursalah

Nasikhah, Minkhatun (2026) Perubahan Mekanisme Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Perspektif Maṣlaḥah Mursalah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text Cover, Bab I dan Bab V.pdf Download (3MB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 membawa perubahan terhadap mekanisme pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya dengan diberlakukannya syarat permintaan DPR dalam pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi independensi BPK, transparansi pengelolaan keuangan negara, serta efektivitas pengawasan terhadap BUMN. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perubahan mekanisme pemeriksaan BUMN oleh BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, menganalisis perubahan tersebut dalam perspektif Maṣlaḥah Mursalah, serta mengkaji dampaknya terhadap independensi BPK dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan perspektif Maṣlaḥah Mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 membatasi kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan tertentu terhadap BUMN melalui mekanisme permintaan DPR. Pengaturan tersebut memiliki beberapa kemaslahatan, antara lain mendorong koordinasi pengawasan antara DPR dan BPK, mengurangi potensi tumpang tindih pemeriksaan, serta memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap BUMN. Namun, di sisi lain, ketentuan tersebut juga berpotensi memengaruhi independensi, efektivitas pengawasan, dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Dalam perspektif Maṣlaḥah Mursalah, manfaat yang ditimbulkan belum sebanding dengan potensi mafsadah yang muncul karena pembatasan tersebut berpotensi melemahkan perlindungan terhadap harta negara (ḥifẓ al-māl).

Actions (login required)

View Item