Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Wanprestasi Jual Beli Buket Custom Berbasis Syariah (Studi Kasus di Toko SFlorist Kec. Wiradesa Kabupaten Pekalongan)

Permadani, Putri Milati Azka (2026) Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Wanprestasi Jual Beli Buket Custom Berbasis Syariah (Studi Kasus di Toko SFlorist Kec. Wiradesa Kabupaten Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text Bab 1 5 Putri Milati Azka Permadani.pdf Download (663kB)
	Text FULL TEXT Putri Milati Azka Permadani.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Putri Milati Azka Skripsi Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hak konsumen atas ketidaksesuian produk dalam penjualan buket custom di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, serta meninjau praktik tersebut berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya sengketa visual dan material pada bisnis berbasis pesanan (made-to-order) akibat diskoneksi antara portofolio katalog digital dengan realitas produk yang diterima konsumen, seperti pengurangan volume bunga, kesalahan gradasi warna, hingga penggantian bahan secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa konfirmasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui teknik observasi non-partisipan serta wawancara mendalam terhadap 3 pelaku usaha buket custom (Sfloris, Toko Buket Pekalongan, dan Yumna Buket) serta 5 konsumen yang dirugikan di wilayah Wiradesa. Data sekunder bersumber dari regulasi UUPK, fatwa DSN-MUI, buku, serta jurnal ilmiah relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang divalidasi menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi perlindungan hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) belum berjalan secara optimal. Pelaku usaha kerap melanggar Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK dengan mengabaikan hak konsumen atas informasi yang jujur serta jaminan kesesuaian barang. Sengketa sering kali berakhir buntu karena adanya penerapan klausul baku sepihak (non-refundable) dan dalih keunikan produk kerajinan tangan (handmade). Meskipun terdapat upaya penyelesaian seperti retouch, penggantian aksesori, refund, atau potongan harga, posisi tawar konsumen tetap berada pada pihak yang lemah. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa praktik penggantian material secara sepihak oleh pelaku usaha telah mengaburkan kejelasan objek akad (ma'qud 'alaih). Kondisi ini memunculkan unsur gharar (ketidakpastian) dan indikasi tadlis (penipuan), yang pada dasarnya mencederai asas taradin (kerelaan) antarpihak. Lebih lanjut, mekanisme perlindungan konsumen dalam fikih muamalah, seperti khiyar al-'aib (hak pembatalan akibat cacat barang) dan khiyar al-ru'yah (hak pembatalan setelah melihat barang), pada praktiknya sulit diimplementasikan. Hambatan utama di lapangan terletak pada ketiadaan dokumen kesepakatan tertulis yang merinci spesifikasi pesanan sejak awal transaksi. Akibatnya, esensi keadilan ekonomi dan perlindungan harta (hifzh al-mal) yang menjadi landasan utama maqasid asy-syariah belum dapat terwujud secara optimal.

Actions (login required)

View Item