Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Nomor Identifiksasi Pribadi Pada Kartu E-toll Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Maqasid Syariah

Aniendhita, Erryka Sekar (2026) Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Nomor Identifiksasi Pribadi Pada Kartu E-toll Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Maqasid Syariah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1219007-COVER BAB 1 DAN BAB 5 DP.pdf Download (1MB)
	Text 1219007-FULL TEXT-B5.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1219007-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)

Abstract

Penggunaan kartu e-toll sebagai instrumen pembayaran berbasis uang elektronik telah menjadi kebutuhan utama dalam transaksi di gerbang jalan tol di Indonesia. Namun, hingga saat ini kartu e-toll belum dilengkapi dengan mekanisme verifikasi tambahan, seperti Nomor Identifikasi Pribadi (PIN), sehingga ketika kartu hilang atau berpindah tangan, saldo yang tersimpan di dalamnya dapat digunakan oleh pihak yang tidak berhak tanpa hambatan berarti. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam, memberikan perlindungan kepada konsumen dalam situasi demikian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum konsumen atas penerapan PIN pada kartu e-toll menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta mengkaji penerapan PIN tersebut dari perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan yang relevan dengan kartu e-toll, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 tentang Uang Elektronik. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan, dimana penulis akan menemukan ide, pengertian, konsep, asas hukum yang relevan dengan kartu e-toll, seperti menganalisis dengan perspektif Maqasid Syariah yang bersandar pada konsep lima unsur pokok Maqasid Syariah terutama perlindungan harta (hifz al-mal). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Pasal 4, 7, dan 19 UU Perlindungan Konsumen menjamin hak atas keamanan dan tanggung jawab pelaku usaha, namun belum mewajibkan PIN secara eksplisit sehingga perlindungannya masih umum. Kedua, ditinjau dari perspektif maqasid syariah, khususnya prinsip pemeliharaan harta, penerapan PIN merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar untuk mencegah kemudaratan terhadap harta konsumen. Sinkronisasi antara kedua perspektif tersebut menunjukkan adanya titik temu nilai sekaligus kekosongan hukum yang perlu segera diisi melalui regulasi Bank Indonesia, kebijakan bank penerbit kartu, dan keterlibatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Actions (login required)

View Item