Legal Reasoning Hakim Tentang Kewajiban Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah

Rizkiyah, Syakirohtul (2026) Legal Reasoning Hakim Tentang Kewajiban Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10122096_COVER_BAB I_BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 10122096_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 10122096_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan putusan hakim dalam perkara cerai talak yang berkaitan dengan kewajiban pemberian nafkah iddah dan mut'ah. Perbedaan tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw dan Putusan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw. Pada putusan pertama hakim membebankan nafkah iddah dan mut'ah kepada pihak suami, sedangkan pada putusan kedua hakim tidak menjatuhkan kewajiban tersebut. Perbedaan putusan terhadap objek perkara yang serupa menunjukkan adanya variasi legal reasoning hakim yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan duduk perkara hakim dalam Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw dan Putusan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw serta menjelaskan legal reasoning hakim tentang nafkah iddah dan mut'ah dalam kedua putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan teori legal reasoning Shidarta sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legal reasoning hakim dalam Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw dan Putusan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw memiliki perbedaan signifikan meskipun karakteristik perkaranya relatif serupa. Dalam Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw, hakim menghubungkan fakta persidangan dengan ketentuan hukum mengenai nafkah iddah dan mut'ah sehingga membebankan kewajiban tersebut kepada pemohon, sedangkan dalam Putusanxx Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw hakim hanya berfokus pada alasan perceraian dan izin talak tanpa mempertimbangkan kedua hal tersebut. Perbedaan ini bersumber dari kedalaman proses legal reasoning yang digunakan masing-masing majelis hakim, bukan dari fakta maupun norma hukum yang berlaku. Perbedaan legal reasoning tersebut menghasilkan akibat hukum yang berbeda, yaitu Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui penetapan nafkah iddah dan mut'ah dalam amar putusan, sedangkan Putusan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw tidak menetapkan kewajiban tersebut sehingga hak Termohon tidak memperoleh perlindungan hukum yang sama.

Actions (login required)

View Item