Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca Perceraian Di Kecamatan Kesesi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Mustaghfiroh, Siti (2026) Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca Perceraian Di Kecamatan Kesesi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10122138_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (446kB)
	Text 10122138_Full Text.pdf Download (1MB)
	Text 19 LAMPIRAN(3).pdf Download (224kB)

Abstract

ABSTRAK Siti Mustaghfiroh, NIM 10122138, 2026. Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca Perceraian Di Kecamatan Kesesi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Teti Hadiati, M.H.I. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur hak-hak anak secara jelas, dalam praktiknya masih terdapat anak yang belum memperoleh hak pengasuhan, nafkah, pendidikan, kesehatan, serta kasih sayang secara optimal setelah kedua orang tuanya bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian di Kecamatan Kesesi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori perlindungan anak dan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian di Kecamatan Kesesi belum berjalan secara maksimal. Pada umumnya anak berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan ayah tetap berkewajiban memenuhi nafkah, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup anak. Namun dalam praktiknya masih ditemukan ayah yang belum melaksanakan kewajibannya secara optimal sehingga hak-hak anak belum terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Meskipun demikian, sebagian keluarga tetap berupaya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Faktor penghambat dalam pemenuhan hak hadhanah meliputi kondisi ekonomi yang kurang memadai, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum ayah, serta kurangnya dukungan dan keharmonisan keluarga pasca perceraian. Adapun faktor pendukungnya meliputi adanya rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak, dukungan keluarga besar, hubungan yang baik antara mantan suami dan istri, serta peran pemerintah desa, KUA, dan lingkungan masyarakat dalam memberikan pendampingan dan mediasi. Kata Kunci: Hadhanah, Perceraian, Hak Anak, Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. ABSTRACT Siti Mustaghfiroh, Student ID 10122138, 2026. The Fulfilment of Custody Rights Following Divorce in Kesesi Sub-district Based on Law No. 35 of 2014. Undergraduate the Islamic Family Law Programme, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Teti Hadiati, M.H.I. This study was motivated by the ongoing issues regarding the fulfillment of children’s custody rights following divorce in Kesesi Subdistrict. Although Law No. 35 of 2014 on Child Protection clearly stipulates children’s rights, in practice, there are still children who have not received optimal care, financial support, education, healthcare, and affection after their parents’ divorce. This study aims to analyze the implementation of Law No. 35 of 2014 on Child Protection regarding the fulfillment of custody rights following divorce in Kesesi Subdistrict, as well as to identify the factors that act as barriers and enablers in its implementation. This study is an empirical legal study employing a normative legal approach. Data were collected through interviews, documentation, and literature review, and analyzed using a qualitative descriptive method based on child protection theory and legal effectiveness theory. The results indicate that the implementation of Law No. 35 of 2014 regarding the fulfillment of custody rights following divorce in Kesesi Subdistrict has not been fully realized. Generally, children are in the care of their mothers, while fathers remain obligated to provide for the children’s maintenance, education, health, and basic living needs. However, in practice, there are still fathers who have not fulfilled their obligations optimally, resulting in children’s rights not being met as mandated by the law. Keywords: Custody, Divorce, Children’s Rights, Child Protection, Law No. 35 of 2014.

Actions (login required)

View Item