POLITIK HUKUM PENGATURAN KEWENANGAN BPKDALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA PASCA PERUBAHAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 1TAHUN 2025

ROSITA AGUSTIN, RISKA MEYLIA (2026) POLITIK HUKUM PENGATURAN KEWENANGAN BPKDALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA PASCA PERUBAHAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 1TAHUN 2025. Undergraduate Thesis thesis, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322072_bab I dan bab v.pdf Download (1MB)
	Text 10322072_Full text.pdf Download (2MB)
	Text 10322072_LAMPIRAN.pdf Download (427kB)

Abstract

Perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan UsahaMilik Negara (BUMN) menimbulkan perdebatan mengenai kewenangan Badan PemeriksaKeuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN. Ketentuan tersebutmembatasi kewenangan BPK hanya pada Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)yang dilakukan berdasarkan permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangiBUMN. Pengaturan tersebut dinilai berpotensi mengurangi peran BPK sebagai lembagapemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri sebagaimana diamanatkan olehUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penelitianini bertujuan untuk menganalisis persandingan kewenangan BPK dalam pemeriksaankeuangan negara berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang�Undang Nomor 16 Tahun 2025 serta mengkaji politik hukum yang melatarbelakangiperubahan ketentuan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagipengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum tata negara dan hukumadministrasi negara, serta menjadi bahan masukan bagi pembentuk undang-undang danlembaga terkait dalam memperkuat sistem pengawasan keuangan negara.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakanpendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yangdigunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahanhukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukumtersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif-analitismelalui proses pengkajian, penafsiran, dan analisis terhadap berbagai peraturanperundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengankewenangan BPK dan politik hukum perubahan Pasal 71 Undang-Undang BUMN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025membatasi kewenangan BPK hanya pada PDTT yang pelaksanaannya harusberdasarkan permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN.Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menghapus pembatasantersebut dan mengembalikan kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaanterhadap BUMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahantersebut menunjukkan adanya politik hukum yang berorientasi pada penguatanfungsi pengawasan keuangan negara melalui penguatan kembali kewenangan BPKguna mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan mekanisme checks and balancesdalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Actions (login required)

View Item