IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENDIDIKAN GRATIS SEKOLAH SWASTA DI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

RISTANTI, DEWINTA (2026) IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENDIDIKAN GRATIS SEKOLAH SWASTA DI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322070_Bab I & Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10322070_Lampiran.pdf Download (4MB)
	Text 10322070_Full_Text.pdf Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar tidak hanya di sekolah negeri tetapi juga di sekolah swasta. Putusan yang bersifat final, mengikat, dan erga omnes ini secara hukum seharusnya langsung berdampak pada penyelenggaraan pendidikan di seluruh satuan pendidikan dasar swasta di Indonesia, termasuk di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Namun demikian, terdapat kesenjangan yang nyata antara apa yang seharusnya terjadi (das sollen) dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan (das sein). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis sekolah swasta di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, serta menganalisis akibat hukum putusan tersebut dari perspektif Maslahah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis-normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala SMP NU Kesesi, kepala SMP Muhammadiyah Kesesi, perwakilan MTs Rifa'iyah Kesesi, staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, dan wali murid. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan MK, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 belum efektif dan belum implementasikan di Kecamatan Kesesi. Berdasarkan analisis tiga komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman, ditemukan bahwa: (1) dari sisi substansi hukum, belum terdapat regulasi turunan di tingkat daerah yang mengoperasionalkan putusan tersebut; (2) dari sisi struktur hukum, rantai informasi dari pemerintah pusat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan dan pengelola sekolah swasta terputus, terbukti dari fakta bahwa Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan dan dua dari tiga kepala sekolah swasta xvi yang diteliti tidak mengetahui keberadaan putusan tersebut; dan (3) dari sisi budaya hukum, kesadaran hukum aparatur daerah, pengelola sekolah, dan wali murid terhadap putusan MK masih sangat rendah. Akibatnya, ketiga sekolah swasta yang diteliti masih memberlakukan pungutan biaya pendidikan dengan besaran yang sama seperti sebelum putusan MK terbit. Kedua, dari perspektif Maslahah Mursalah, putusan ini memenuhi seluruh syarat haqiqiyyah, kulliyyah, dan tidak bertentangan dengan nash serta mengandung kemaslahatan pada tingkatan Maslahah Hajiyyah, namun jalb al-maslahah dan dar' al-mafsadah belum terwujud secara empiris di lapangan.

Actions (login required)

View Item