Perbandingan Regulasi Pembiayaan Musyarakah Indonesia dengan Brunei Darussalam

Rakhma, Dwi Maulidia (2026) Perbandingan Regulasi Pembiayaan Musyarakah Indonesia dengan Brunei Darussalam. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10222153_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 10222153_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 10222153_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas regulasi perbankan syariah antara Indonesia dan Brunei Darussalam, dengan fokus pada implementasi akad musyarakah. Sebagai dua negara dengan populasi Muslim yang signifikan di Asia Tenggara, keduanya mengadopsi model pendekatan hukum yang bertolak belakang. Indonesia menerapkan sistem dual-banking dengan kerangka tata kelola syariah desentralisasi pasca-UU P2SK No.4 Tahun 2023 yang memisahkan otoritas regulasi (OJK dan BI) dari lembaga fatwa (DSN-MUI). Sebaliknya, Brunei Darussalam menerapkan sistem unified authority di bawah Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) dan Syariah Financial Supervisory Board (SFSB) yang mengikat fatwa langsung sebagai hukum positif negara. Keberagaman model ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perbedaan struktur kelembagaan, kekuatan hukum fatwa, asas kebermazhaban, dan model peradilan memengaruhi efektivitas komersial dan kepastian hukum produk musyarakah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan perundangan-undangan dan perbandingan. Data sekunder diperoleh melalui sturdi kepustakaan terhadap regulasi primer perbankan syariah kedua negara, fatwa-fatwa, serta literatur pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif, membandingkan untuk meletakkan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing yurisdiksi dalam memfasilitasi instrumen pembiayaan bagi hasil. Hasil penelitian menunjukkan adanya trade-off yang kontras di antara kedua yurisdiksi. Kerangka regulasi Indonesia unggul dari segi efektivitas komersial. Adopsi asas elektisistik (kodifikasi lintas mazhab) memberikan fleksibilitas tinggi bagi industri untuk memodifikasi produk musyarakah kontemporer, namun lemah dari aspek efektivitas normatif akibat potensi regulatory lag dan tidak adanya sanksi hukum langsung pada fatwa DSN-MUI sebelum diubah menjadi Peraturan OJK. Sebaliknya, Brunei Darussalam sangat kuat dari aspek efektivitas normatif karena integrasi satu atap bank sentral dan kepastian hukum absolut Mahkamah Syariah (Chapter 168) yang memotong risiko dualisme putusan. Tetapi demikian, efektivitas komersial Brunei terhambat oleh rigiditas doktrin unimazhab (keterikatan kaku pada Qaul Muktamad Mazhab Syafi’i) yang membatasi inovasi produk bagi hasil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa unifikasi otoritas dan eksklusivitas peradilan di Brunei memberikan kepastian hukum di Indonesia dan mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih dinamis.

Actions (login required)

View Item