Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Studi Kasus Pengelolaan di SD Negeri 01 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Zahra, Alifiya Paristian (2026) Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Studi Kasus Pengelolaan di SD Negeri 01 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521012_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1521012_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1521012_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini berawal dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam upaya pemenuhan gizi anak sekolah sekaligus mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan prinsip good governance dalam pelaksanaan program MBG di SD Negeri 01 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan serta mengidentifikasi akibat hukum yang timbul dari pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi lapangan, yang melibatkan wawancara dengan stakeholder SD Negeri 01 Kedunguwuni, yaitu meliputi guru, orang tua dan siswa. Hasil wawancara tersebut disertai dokumentasi Analisis data dilakukan secara analisis deskriptif dengan menggunakan teori good governance dan konsep makan bergizi gratis. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa prinsip good governance telah diterapkan seperti akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan, namun pelaksanaanya belum optimal. Sebaliknya, prinsip transparansi dan rule of law belum diterapkan, sebagaimana tercermin dalam ketiadaan persetujuan tertulis dari orang tua, kurangnya media informasi yang memadai mengenai gizi, serta tidak adanya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) atau petunjuk teknis secara formal di pihak sekolah. Kondisi tersebut menimbulkan akibat hukum berupa rendahnya kepastian hukum, potensi sengketa administratif, serta kesulitan pertanggungjawaban apabila terjadi hal yang merugikan. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan penguatan dokumentasi administratif, penyediaan materi informasi gizi, penerapan regulasi secara tertulis, serta peningkatan fungsi pengawasan oleh pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah. Penerapan prinsip good governance pada akhirnya tidak hanya penting untuk keberhasilan program, tetapi juga untuk perlindungan hak dan peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan program pemerintah.

Actions (login required)

View Item