Disharmonisasi Kewenangan Pengaturan Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Migran dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah

Yazid, Abu (2026) Disharmonisasi Kewenangan Pengaturan Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Migran dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1519043_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1519043_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1519043_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)

Abstract

Disharmonisasi kewenangan dalam pengaturan penempatan dan perlindungan awak kapal migran terjadi akibat tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan yang menimbulkan dualisme penggunaan SIUPPAK dan SIP3MI. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXI/2023 telah menegaskan bahwa awak kapal migran merupakan bagian dari Pekerja Migran Indonesia. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam pengaturan penempatan dan perlindungan awak kapal migran serta bagaimana disharmonisasi kewenangan tersebut dalam tinjauan siyasah dusturiyah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan kedua kementerian serta menjelaskan disharmonisasi kewenangan tersebut dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji disharmonisasi kewenangan dalam pengaturan penempatan dan perlindungan awak kapal migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi kewenangan terjadi akibat dualisme penggunaan SIUPPAK dan SIP3MI yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXI/2023 telah menegaskan bahwa awak kapal migran merupakan bagian dari Pekerja Migran Indonesia, implementasinya belum berjalan optimal. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip maslahah, keadilan, amanah, dan tertib penyelenggaraan negara sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi antar kementerian untuk mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan awak kapal migran.

Actions (login required)

View Item