Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Pencabutan Izin Tambang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan

Sholehati, Hana Ariani (2026) Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Pencabutan Izin Tambang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322066_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 10322066_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 10322066_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan hukum mengenai kedudukan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dalam sistem hukum Indonesia serta penegakan hukum lingkungan pasca pencabutan izin usaha pertambangan, khususnya pada wilayah Raja Ampat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengkaji penegakan hukum lingkungan pasca pencabutan izin usaha pertambangan berdasarkan peraturan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 berkedudukan sebagai peraturan pelaksanaan yang bersifat administratif dan operasional serta tidak memiliki kewenangan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan karena kewenangan tersebut tetap berada pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan asas contrarius actus. Penegakan hukum lingkungan pasca pencabutan izin usaha pertambangan dilakukan melalui instrumen administratif, perdata, dan pidana guna menjamin pelaksanaan reklamasi, pascatambang, dan pemulihan lingkungan hidup, namun efektivitasnya masih terkendala oleh belum diterbitkannya Surat Keputusan pencabutan izin secara tertulis yang menghambat pencairan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 berpotensi menjadi instrumen administratif yang menjembatani penertiban kawasan hutan dengan penegakan kewajiban lingkungan hidup pasca pencabutan izin usaha pertambangan melalui penguatan koordinasi lintas sektor.

Actions (login required)

View Item