Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyyah

Ni’mah, Lathifatun (2026) Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyyah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322145_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text 10322145_COVER BAB 1 DAN BAB 5 DP.pdf Download (1MB)
	Text 10322145_FULL TEXT B5.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki fungsi konstitusional dalam memastikan penyelenggaraan negara tetap berada dalam koridor Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui kewenangan judicial review terhadap Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi, Hak Asasi Manusia (HAM), maupun prinsip pembentukan hukum. Kewenangan tersebut menjadikan putusan MK bersifat final dan mengikat, meskipun dalam implementasinya sering muncul perbedaan penafsiran mengenai makna, ruang lingkup, serta penerapan norma yang diputuskan. Persoalan tersebut tampak dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 28 ayat (3) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait kedudukan anggota Polri aktif dalam jabatan di luar kepolisian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam penjelasannya membuka ruang interpretasi yang memungkinkan anggota aktif menduduki jabatan eksternal tanpa melepas status kepolisian. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, kesetaraan kesempatan dalam pemerintahan, serta potensi munculnya kembali praktik dwifungsi yang dapat memengaruhi profesionalitas dan independensi Polri. Permohonan yang diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite dikabulkan MK, tetapi putusan tersebut belum mengatur secara rinci mekanisme transisi, status pejabat terdampak, batas waktu penyesuaian, dan konsekuensi hukum pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan perspektif siyasah dusturiyyah untuk menganalisis penafsiran hukum MK dengan menitikberatkan pada prinsip pembatasan kekuasaan, keadilan pemerintahan, dan kemaslahatan umum. Putusan tersebut telah memperkuat batas konstitusional terhadap kedudukan anggota Polri aktif, tetapi masih membutuhkan kajian lebih lanjut mengenai aspek implementasi, khususnya terkait transisi jabatan, kepastian hukum, dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam perspektif siyasah dusturiyyah.

Actions (login required)

View Item