Urgensi Nafkah Mut’ah Pasca Perceraian Bagi Perempuan dan Anak (Studi Atas Aturan Tentang Perlindungan dan Anak di Indonesia dan Malaysia)

Kharismatunnisa, Maulani (2026) Urgensi Nafkah Mut’ah Pasca Perceraian Bagi Perempuan dan Anak (Studi Atas Aturan Tentang Perlindungan dan Anak di Indonesia dan Malaysia). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1119030_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1119030_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1119030_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (63kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya nafkah mut’ah sebagai salah satu hak finansial perempuan pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam. Di Indonesia, nafkah mut’ah telah diatur dalam hukum positif, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek mekanisme pembayaran dan eksekusi putusan. Sementara itu, Malaysia memiliki sistem yang lebih terstruktur melalui pengaturan hukum keluarga Islam dan dukungan kelembagaan. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana aturan nafkah mut’ah di kedua negara mampu memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur’an, hadis, peraturan perundang-undangan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, SEMA, serta Islamic Family Law di Malaysia, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-komparatif dan bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan nafkah mut’ah di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan yang signifikan. Indonesia cenderung menggunakan pendekatan yang fleksibel dengan memberikan ruang diskresi kepada hakim, tetapi belum didukung oleh standar nominal, mekanisme pembayaran, dan lembaga khusus yang kuat. Sebaliknya, Malaysia memiliki sistem yang lebih sistematis melalui kodifikasi hukum, parameter penetapan yang lebih objektif, serta dukungan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam pelaksanaan putusan. Perbedaan ini berimplikasi pada perlindungan hukum perempuan, di mana Indonesia masih berada pada tahap perlindungan normatif, sedangkan Malaysia telah menunjukkan perlindungan yang lebih substantif dan implementatif.

Actions (login required)

View Item