Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Dewi, Risma Dwi Umayanti (2026) Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322118_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB)
	Text 10322118_COVER BAB 1 DAN BAB 5 DP.pdf Download (1MB)
	Text 10322118_FULL TEXT-B5.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pemenuhan hak atas perumahan yang layak merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dibentuk sebagai instrumen pembiayaan perumahan melalui penghimpunan dana masyarakat. Namun, pengaturan mengenai kepesertaan wajib, pembayaran simpanan, komposisi Komite Tapera, dan sanksi administratif memunculkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan perlindungan hak konstitusional dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024 serta mengkaji implikasi hukumnya berdasarkan perspektif kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas UUD 1945, UU Tapera, serta Putusan MK Nomor 96/PUU-XXII/2024. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur, buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara preskriptif melalui penelaahan norma hukum, teori penafsiran, dan ratio decidendi putusan MK untuk memperoleh argumentasi yuridis yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK menggunakan penafsiran holistik tematis-sistematis dengan memandang norma Tapera sebagai satu kesatuan sistem hukum, kemudian mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya melalui putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) disertai perintah penyempurnaan pengaturan dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini berpendapat bahwa penafsiran yang lebih ideal ialah penafsiran ekstensif teleologis karena lebih berorientasi pada tujuan pembentukan norma, proporsionalitas pembebanan kewajiban, dan perlindungan hak konstitusional. Implikasi hukum putusan tersebut berupa penguatan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum melalui penyesuaian regulasi serta penyempurnaan tata kelola Program Tapera.

Actions (login required)

View Item