Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Resistensi Masyarakat Sipil Pasca Pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025

Sa’diyah, Putri Khalimatus (2026) Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Resistensi Masyarakat Sipil Pasca Pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322025_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (886kB)
	Text 10322025_COVER BAB 1 DAN BAB 5 DP.pdf Download (1MB)
	Text 10322025-FULL TEXT B5.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Peristiwa pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan pada tahun 2025 merupakan salah satu bentuk anarkisme demonstrasi yang menimbulkan kerugian material, mengganggu pelayanan publik, serta memunculkan respons dari berbagai elemen masyarakat sipil. Dalam perspektif demokrasi, demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara, namun pelaksanaannya tidak boleh berkembang menjadi tindakan yang merusak ketertiban umum. Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai bentuk resistensi masyarakat sipil sebagai upaya menjaga kondusivitas dan kemaslahatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk resistensi masyarakat sipil terhadap tindakan anarkisme pasca pembakaran Gedung DPRD Kota Pekalongan tahun 2025 serta menganalisis resistensi tersebut dalam perspektif fiqh siyāsah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan fiqh siyasah, khususnya siyasah dusturiyah. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi masyarakat sipil diwujudkan dalam empat bentuk, yaitu resistensi moral melalui penyampaian pernyataan sikap dan kecaman terhadap tindakan anarkis; resistensi persuasif melalui ajakan menjaga ketertiban dan penyampaian aspirasi secara damai; resistensi preventif melalui upaya pencegahan agar tindakan serupa tidak terulang; serta resistensi edukatif melalui sosialisasi dan penguatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya demonstrasi yang tertib. Dalam perspektif fiqh siyāsah, resistensi tersebut sejalan dengan prinsip amar ma'rūf nahī munkar, fungsi ḥisbah, dan konsep maṣlaḥah, karena bertujuan mencegah kerusakan (fasād), menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, resistensi masyarakat sipil tidak merupakan penolakan terhadap hak menyampaikan pendapat, melainkan bentuk kontrol sosial yang berorientasi pada perlindungan kepentingan umum dan terciptanya kehidupan demokrasi yang berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai fiqh siyāsah.

Actions (login required)

View Item