Perlindungan Hak Pejalan Kaki Atas Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima: Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Dan Uu No. 22 Tahun 2009 (Studi di Kabupaten Pekalongan)

Maryamah, Karomatul (2026) Perlindungan Hak Pejalan Kaki Atas Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima: Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Dan Uu No. 22 Tahun 2009 (Studi di Kabupaten Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322110_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (4MB)
	Text 10322110_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text 10322110_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologis ini menganalisis alih fungsi trotoar oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pekalongan. Praktik ini memicu benturan antara hak keselamatan pejalan kaki (UU No. 22 Tahun 2009) dan hak ekonomi PKL, yang diperparah oleh disonansi regulasi daerah. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil Penelitian menunjukkan aktor pendorong utama aktivitas PKL adalah keterbatasan modal dan lokasi publik yang strategis. Ditinjau dari teori Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum di lapangan melemah akibat ketidakpatuhan masyarakat serta munculnya "legalitas informal" berupa retribusi bayangan. Dalam perspektif Maqashid al-syari’ah, berdagang memang melindungi harta (hifz al-mal). Namun, karena okupasi trotoar mengancam keselamatan nyawa (hifz al-nafs) pejalan kaki, praktik ini menimbulkan kerusakan (mafsadah). Berdasarkan kaidah dar’ al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-mashalih, perlindungan jiwa yang bersifat primer (daruriyyat) wajib diprioritaskan di atas kepentingan ekonomi privat. Oleh karena itu, pemerintah daerah bertanggung jawab menegakkan hukum secara adil melalui kebijakan penataan ruang dan zonasi perdagangan yang manusiawi.

Actions (login required)

View Item