Inkonstitusionalitas Norma Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pada Pasal 33 UUD 1945 Perspektif Maslahah Mursalah

Ma'arif, Zaky Rahman (2026) Inkonstitusionalitas Norma Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pada Pasal 33 UUD 1945 Perspektif Maslahah Mursalah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521075_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1521075_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1521075_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya persoalan pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Konstitusi melalui Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 mengamanatkan kekayaan alam harus dikuasai oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengubah paradigma penguasaan tersebut menjadi bercorak persaingan usaha yang liberal. Ditambah lagi, pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-X/2012 yang membubarkan BP Migas, pembentukan SKK Migas lewat Peraturan Presiden menimbulkan persoalan legal standing. Selama belasan tahun hingga 2026, kondisi ini memicu ketidak pastian hukum dan penurunan target lifting minyak nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kontradiksi norma UU Migas terhadap UUD 1945 serta mengkaji tata kelola migas tersebut dalam timbangan perspektif Maslahah Mursalah. Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) melalui Putusan MK No. 36/PUU-X/2012.Teori yang digunakan adalah Teori Hak Menguasai Negara dari Mohammad Hatta Hukum, Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo dan perspektif Maslahah Mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontradiksi norma dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Pasal 33 UUD 1945 terletak pada konstruksi pengelolaan migas yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam. Dan ditinjau dari perspektif Maslahah Mursalah, pengelolaan migas berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan umum.

Actions (login required)

View Item