Politik Hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pekalongan

Rofiq, Muhammad Ainur (2026) Politik Hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1520071_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1520071_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1520071_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)

Abstract

Penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan politik hukum penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan dan akibat politik hukum alokasi anggaran terhadap penyelenggaraan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan serta menganalisis akibat politik hukum alokasi anggaran pada penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori politik hukum dan teori norma hukum Hans Kelsen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan telah dilaksanakan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, hingga Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Politik hukum tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program pendidikan yang selaras dengan arah pembangunan daerah, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek pemerataan kualitas pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana, serta efektivitas pelaksanaan program. Akibat politik hukum alokasi anggaran menunjukkan bahwa penganggaran pendidikan telah dilaksanakan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan daerah, Kondisi tersebut berdampak pada pemerataan layanan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

Actions (login required)

View Item