Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/Puu-Xxiii/2025 Tentang Tenggat Waktu Pemutusan Hubungan Kerja

Ananda, Muhammad Rizqi (2026) Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/Puu-Xxiii/2025 Tentang Tenggat Waktu Pemutusan Hubungan Kerja. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text COVER, BAB I dan BAB V.pdf Download (1MB)
	Text FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengujian undang-undang memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma undang-undang dalam rangka menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yang mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) telah tiga kali menjadi objek pengujian konstitusional, terakhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025. Putusan ini menarik perhatian akademik karena mencerminkan ketegangan antara upaya perluasan perlindungan hak pekerja dan prinsip kepastian hukum yang menjadi fondasi sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025 serta mengkaji implikasi hukum yang dihasilkan dari pilihan metodologis tersebut. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara komprehensif menggunakan kerangka teori penafsiran hukum, teori kepastian hukum Gustav Radbruch, serta konsep negative legislator Hans Kelsen. Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran sistematis dan penafsiran teleologis secara sinergis dalam merekonstruksi makna dies a quo Pasal 82 UU PPHI, dari peristiwa penerimaan keputusan PHK menjadi tidak tercapainya kesepakatan mediasi atau konsiliasi. Meskipun pendekatan ini memperluas akses keadilan bagi pekerja sebagai pihak yang lebih lemah secara struktural, putusan tersebut juga menimbulkan implikasi problematis berupa pelemahan kepastian hukum, pergeseran fungsi Mahkamah dari negative legislator ke pembentuk norma implisit, munculnya sengketa prosedural baru, serta terbentuknya perverse incentive dalam proses mediasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penafsiran gramatikal merupakan metode yang lebih tepat secara metodologis karena menjaga kepastian hukum, memelihara prinsip pemisahan kekuasaan, dan mendorong reformasi persoalan implementasi melalui jalur legislasi yang memiliki legitimasi demokratis.

Actions (login required)

View Item