Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Melakukan Perceraian Melalui Pengadilan Agama (Studi Pada Masyarakat Petarukan, Pemalang)

Khitam, Najmul (2026) Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Melakukan Perceraian Melalui Pengadilan Agama (Studi Pada Masyarakat Petarukan, Pemalang). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1120143_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1120143_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1120143_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi terhadap status perkawinan, hak dan kewajiban mantan suami istri, serta kepentingan anak. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian bagi pasangan yang beragama Islam wajib dilakukan melalui Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, praktik perceraian di luar Pengadilan Agama masih ditemukan di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan perilaku masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi praktik perceraian di luar Pengadilan Agama serta menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan lembaga terkait dalam meningkatkan kesadaran hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, masyarakat umum, serta tokoh masyarakat, dan data sekunder yang berasal dari buku, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Kendaldoyong dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya pemahaman hukum, anggapan bahwa perceraian secara agama telah dianggap cukup, keterbatasan ekonomi, serta keinginan masyarakat untuk menghindari proses pengadilan yang dianggap rumit. Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah karena aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat mengetahui adanya Pengadilan Agama sebagai lembaga perceraian, tetapi belum memahami secara mendalam tujuan dan akibat hukum dari perceraian melalui pengadilan, sehingga sebagian masih memilih menyelesaikan perceraian secara informal di luar mekanisme hukum negara.

Actions (login required)

View Item