Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kalangan Asn Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

Istikomah, Istikomah (2026) Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kalangan Asn Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 3619051_Cover_Bab I & Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 3619051_FullText.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 3619051_LampiranSkripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya regulasi yang mengatur bahwa zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan regulasi terbaru yang mengatur zakat sebagai pengurang pajak penghasilan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114 tahun 2025. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi kebijakan tersebut di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatannya, serta menganalisis upaya optimalisasi penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan serta pihak BAZNAS Kabupaten Pekalongan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman ASN terkait mekanisme pelaporan zakat dalam SPT Tahunan, kurangnya sosialisasi kebijakan dari BAZNAS Kabupaten Pekalongan, prosedur administrasi yang dianggap masih rumit, serta belum adanya koordinasi yang optimal antara BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan instansi perpajakan. Selain itu, masih terdapat persepsi di kalangan ASN yang memisahkan antara kewajiban zakat dan pajak. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi, integrasi sistem antara zakat dan pajak, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pendampingan teknis kepada ASN agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara lebih efektif dan optimal.

Actions (login required)

View Item