Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Suatu Tinjauan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Aziz, Muchammad Iqbal (2026) Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Suatu Tinjauan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

This is the latest version of this item.

	Text 1521136_BAB 1 & BAB 5.pdf Download (1MB)
	Text 1521136_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1521136_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (446kB)

Official URL: http://perpustakaan.uingusdur.ac.id/

Abstract

Praktik rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum tata negara dan tata kelola pemerintahan. Fenomena tersebut memunculkan disharmoni antara praktik penyelenggaraan pemerintahan dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai rangkap jabatan Wakil Menteri pada era Presiden Prabowo Subianto serta menganalisis kesesuaiannya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan Wakil Menteri telah memperoleh landasan konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan menteri dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara berlaku secara mutatis mutandis bagi Wakil Menteri. Meskipun demikian, pemberian masa transisi praktik dalam penerapan larangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang terjadinya konflik kepentingan. Dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, praktik rangkap jabatan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas pelayanan yang baik karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi profesionalitas pejabat negara, serta melemahkan prinsip pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umum.. Oleh karena itu, diperlukan penegasan regulasi dan penguatan komitmen pemerintah untuk menjamin kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Wakil Menteri, Badan Usaha Milik Negara, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Mahkamah Konstitusi. Muchammad Iqbal Aziz. 2026. Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Suatu Tinjauan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Agung Barok Pratama, M.H. Praktik rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum tata negara dan tata kelola pemerintahan. Fenomena tersebut memunculkan disharmoni antara praktik penyelenggaraan pemerintahan dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai rangkap jabatan Wakil Menteri pada era Presiden Prabowo Subianto serta menganalisis kesesuaiannya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan Wakil Menteri telah memperoleh landasan konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan menteri dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara berlaku secara mutatis mutandis bagi Wakil Menteri. Meskipun demikian, pemberian masa transisi praktik dalam penerapan larangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang terjadinya konflik kepentingan. Dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, praktik rangkap jabatan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas pelayanan yang baik karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi profesionalitas pejabat negara, serta melemahkan prinsip pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umum.. Oleh karena itu, diperlukan penegasan regulasi dan penguatan komitmen pemerintah untuk menjamin kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Item Type:

Thesis (Undergraduate Thesis)

Supervisor: