Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem All You Can Eat (Studi Kasus Pedagang Bakso Prasmanan Di Kabupaten Batang)

Mardiana, Rika (2026) Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem All You Can Eat (Studi Kasus Pedagang Bakso Prasmanan Di Kabupaten Batang). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1221006_COVER BAB I & V.pdf Download (1MB)
	Text 1221006_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1221006_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas praktik jual beli dengan sistem All You Can Eat pada pedagang bakso prasmanan di Kabupaten Batang dalam perspektif fikih muamalah. Sistem All You Can Eat merupakan bentuk transaksi makanan yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengambil makanan sesuai dengan keinginannya dengan membayar harga yang telah ditentukan. Pada praktik yang menjadi objek penelitian, konsumen membayar sebesar Rp15.000 untuk satu mangkuk makanan, sedangkan minuman tidak termasuk dalam harga tersebut. Konsumen mengambil sendiri makanan yang tersedia dalam sistem prasmanan dan tidak dibatasi waktu untuk menghabiskan makanan. Selain itu, terdapat ketentuan denda sebesar Rp10.000 apabila makanan yang telah diambil tidak dihabiskan. Ketentuan denda tersebut telah disampaikan kepada konsumen sebelum mengambil makanan dan diketahui serta disetujui oleh konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosial. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pemilik usaha, karyawan, dan konsumen. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, serta sumber kepustakaan yang berkaitan dengan jual beli dan fikih muamalah. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari perspektif fikih muamalah, praktik tersebut dapat dianalisis melalui terpenuhinya pihak yang berakad, objek transaksi, harga, dan kesepakatan para pihak. Kejelasan harga dan ketentuan transaksi juga mengurangi potensi gharar. Adapun denda terhadap makanan yang tidak dihabiskan merupakan ketentuan tambahan yang telah diberitahukan dan disepakati sebelum transaksi berlangsung. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya unsur al-tarāḍī dan keterbukaan. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, tanggung jawab, larangan isrāf dan tabżīr, serta larangan menimbulkan kemudaratan. Dengan demikian, penilaian terhadap denda tidak hanya didasarkan pada adanya kesepakatan, tetapi juga pada kejelasan ketentuan dan cara penerapannya.

Actions (login required)

View Item