Analisis Implementasi Sanksi Keterlambatan Pada Produk Cicil Emas Pada Pegadaian Digital Syariah Dalam Persepektif Fatwa Dsn Mui N0.17 Tahun 2000

Amri, Fatkhul (2026) Analisis Implementasi Sanksi Keterlambatan Pada Produk Cicil Emas Pada Pegadaian Digital Syariah Dalam Persepektif Fatwa Dsn Mui N0.17 Tahun 2000. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10222034_Cover_Bab I & Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10222034_FullText.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 10222034_LampiranSkipsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (638kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan sanksi keterlambatan pembayaran pada produk Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah yang dilakukan melalui sistem digital. Dalam praktiknya, denda keterlambatan dikenakan secara otomatis ketika nasabah melewati batas waktu pembayaran. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 yang mengatur bahwa sanksi hanya dapat dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, sedangkan nasabah yang mengalami force majeure tidak dikenakan sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengenaan denda keterlambatan pada produk Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah dan menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris dan sifat penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan layanan pelanggan Pegadaian Digital Syariah, studi dokumentasi, serta studi kepustakaan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000, buku, jurnal, dan literatur terkait. Data dianalisis dengan membandingkan ketentuan normatif mengenai sanksi keterlambatan dengan praktik penerapannya pada produk Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi keterlambatan pada produk Cicil Emas diterapkan secara otomatis melalui sistem aplikasi ketika nasabah melewati batas waktu pembayaran. Nasabah yang mengalami force majeure atau kendala pembayaran dapat menghubungi layanan pelanggan untuk memperoleh penyelesaian atau penyesuaian kebijakan. Namun, mekanisme pengenaan denda secara otomatis belum sepenuhnya melakukan identifikasi terhadap kemampuan nasabah sebelum sanksi diterapkan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000, penerapan sanksi pada dasarnya telah menggunakan konsep ta‘zîr sebagai bentuk pendisiplinan nasabah, tetapi implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa karena belum terdapat mekanisme yang secara otomatis membedakan nasabah yang mampu dan sengaja menunda pembayaran dengan nasabah yang mengalami force majeure. Oleh karena itu, penerapan sanksi keterlambatan perlu disesuaikan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.

Actions (login required)

View Item