Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti Perspektif Negara Hukum

Mustaqim, Imam (2026) Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti Perspektif Negara Hukum. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322136_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 10322136_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text 10322136_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dari perspektif negara hukum di Indonesia. Permasalahan utama yang dianalisis adalah: (1) apakah kewenangan amnesti Presiden telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, yang meliputi supremasi hukum, persamaan di dalam hukum, asas legalitas, dan checks and balances; dan (2) bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewenangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, menggunakan kerangka teoritik Jimly Asshiddiqie tentang negara hukum dan R. Soeroso tentang akibat hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kewenangan amnesti Presiden telah sesuai secara formal-normatif dengan prinsip negara hukum karena bersumber dari Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Namun belum sepenuhnya sesuai secara substantif karena: regulasi pelaksana Pasal 14 Ayat 2 UUD 1945 ketiadaan kriteria yang objektif dan terukur bagi penetapan penerima amnesti, kekosongan norma yang menjadikan frasa "kepentingan negara" sangat multitafsir, dan mekanisme checks and balances yang belum optimal akibat ambiguitas kekuatan mengikat pertimbangan DPR. Amnesti menimbulkan tiga akibat hukum yang bekerja secara bersamaan: lahir, berubah, dan lenyapnya keadaan hukum; lahir, berubah, dan lenyapnya hubungan hukum antara negara dan penerima amnesti; serta gugurnya sanksi pidana. Ketiga akibat hukum ini membentuk satu kesatuan kausalitas yang logis dan bekerja secara komprehensif dan serentak ketika Keputusan Presiden tentang Amnesti diterbitkan.

Actions (login required)

View Item