Tinjauan Hukum Islam Dan Positif Terhadap Penahanan Ktp Sebagai Jaminan Dalam Akad Ijarah (Studi Di Usaha Persewaan Alat Outdoor King Bag Campus, Batang, Jawa Tengah)

Bahrullah, Mochamad (2026) Tinjauan Hukum Islam Dan Positif Terhadap Penahanan Ktp Sebagai Jaminan Dalam Akad Ijarah (Studi Di Usaha Persewaan Alat Outdoor King Bag Campus, Batang, Jawa Tengah). Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10222013_Cover_Bab I & Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10222013_FullText.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 10222013_LampiranSkripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (363kB)

Abstract

Kabupaten Batang memiliki potensi wisata alam yang mendorong berkembangnya usaha persewaan alat outdoor, salah satunya King Bag Campus di Kelurahan Proyonanggan Selatan. Dalam praktiknya, usaha ini menerapkan akad ijarah (sewa-menyewa) dengan mensyaratkan penahanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli sebagai jaminan. Padahal, dalam konsep akad rahn (gadai) pada Hukum Ekonomi Syariah, objek jaminan (marhun) harus memiliki nilai ekonomis dan dapat dieksekusi untuk menutupi kerugian, sedangkan KTP sebagai dokumen identitas tidak memenuhi kriteria tersebut sehingga menimbulkan persoalan keabsahan hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik tersebut, serta dampaknya bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis field research dan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola dan penyewa King Bag Campus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan KTP tidak dapat dikategorikan sebagai akad rahn yang sah karena tidak memenuhi unsur marhun bih dan marhun, serta tidak sesuai dengan ketentuan gadai dalam Pasal 1150 dan 1320 KUHPerdata. Praktik ini juga berpotensi menimbulkan gharar dan risiko pelindungan data pribadi. Dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut belum memenuhi kepastian dan perlindungan hukum bagi pengelola maupun penyewa, sehingga diperlukan alternatif jaminan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif.

Actions (login required)

View Item